Aru,RadarNews.id--Sikap kooperatif Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaide yang memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku pada pemerksaan yang berlangsung kemarin, mendapat apresiasi dari Aliansi Masyarakat Aru Pedulu (AMAP).
Ketua Umum Aliansi Masyarakat Aru Peduli (AMAP), Randy Walay menilai, kehadiran Bupati Aru itu mencerminkan komitmen seorang kepala daerah, yang bertanggung jawab dalam menghadapi setiap persoalan hukum maupun dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, sikap terbuka seperti itu penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Ia juga menegaskan, langkah kooperatif itu menjadi sinyal positif bahwa pemerintah daerah tidak alergi terhadap proses hukum.
“Hal ini sekaligus memperlihatkan adanya kesadaran bahwa jabatan publik harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” terang Randy, Kamis (2/4/2026).
Dikatakan, berbagai isu yang berkembang dan menyeret nama baik Bupati Aru, merupakan konsekuensi yang tidak bisa dihindari dalam dinamika politik, khususnya di wilayah Kepulauan Aru. Dalam konteks tersebut, setiap pejabat publik dituntut untuk tetap fokus bekerja meski dihadapkan pada tekanan opini.
Dia juga menyoroti, sebagian pihak yang terus mengangkat isu-isu itu, diduga merupakan bagian dari rivalitas politik yang belum selesai. Dimana, ada kelompok-kelompok tertentu yang dinilai belum mampu move on dari persaingan politik, sehingga berupaya membangun narasi negatif terhadap kepemimpinan saat ini.
Meski demikian, Randy berharap, seluruh elemen masyarakat dapat menahan diri dan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk terus melanjutkan pembangunan di Kepulauan Aru. “Stabilitas dan dukungan publik menjadi kunci penting dalam mendorong kemajuan daerah ke depan,” pesannya.
Bupati Kepulauan Aru Cerminan Pemimpin Bertanggung Jawab
Randy juga menegaskan, kehadiran Bupati Aru dalam pemeriksaan itu bukanlah bentuk kelemahan, melainkan cerminan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Bahwa dalam sistem demokrasi, setiap pejabat publik memang harus siap menghadapi berbagai konsekuensi, termasuk ketika namanya terseret dalam isu yang berkembang.
Menurutnya, riuhnya pemberitaan dan opini yang beredar saat ini, tidak lepas dari dinamika politik lokal yang masih menyisakan rivalitas. Dimana ada kecenderungan pihak-pihak tertentu memanfaatkan momentum untuk menggiring opini publik yang berpotensi merusak citra kepemimpinan daerah.
Namun dirinya kembali ingatkan masyarakat, untuk tidak mudah terprovokasi isu-isu yang belum tentu memiliki dasar yang kuat. Menurutnya, proses hukum harus dihormati dan dikawal bersama, tanpa harus menjadikannya sebagai alat untuk menyerang secara politik.
“AMAP tetap mendorong agar seluruh elemen di Kepulauan Aru dapat menjaga stabilitas daerah. Bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan pembangunan tetap berjalan dan kepentingan masyarakat tidak terganggu oleh konflik maupun tarik-menarik kepentingan politik,” harapnya. (*).
