Notification

×

Iklan



Iklan



Tag Terpopuler

ASN Aru Disorot! Bupati Timotius Kaidel Tegaskan Pentingnya Disiplin Kerja

Rabu, 28 Oktober 2026 | Oktober 28, 2026 WIB Last Updated 2026-10-28T08:38:29Z




ARU,RN.ID - Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru untuk memperhatikan soal kedisiplinan. Hal itu dia sampaikan saat memimpikan apel pagi, Senin (26/10/2026). ‎


Hal itu Ia tegaskan, usai menerima laporan tentang ada oknum ASN yang datang ke kantor hanya untuk absen, setelah itu menghilang.


‎‎“Untuk PPPK, Pempus sudah mengambil alih gajinya. Akan tetapi hingga sekarang belum ada progres nyata di lapangan. Kita hanya berharap kondisi ini tidak mengakibatkan kedisiplinan pegawai PPPK menurun,” pintanya.


‎Kekhawatiran Bupati terhadap kedisiplinan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), ini sejalan dengan langkah tegas Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).


‎Berdasarkan regulasi dan amanat Undang-Undang ASN Terbaru, Pemerintah Pusat memang telah mengambil alih tata kelola penganggaran gaji PPPK guna memberikan kepastian kesejahteraan bagi para pegawai di daerah.


‎‎Namun, pengalihan anggaran ini dibarengi dengan pengawasan kinerja yang jauh lebih ketat secara nasional.‎


‎Bupati menjelaskan, Kemenpan-RB telah menegaskan bahwa PPPK tunduk penuh pada aturan disiplin yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).


‎‎"Penilaian kinerja PPPK kini dilakukan secara berkala dan terintegrasi digital. Dimana hasil evaluasi tersebut menjadi penentu utama apakah kontrak kerja mereka akan diperpanjang atau diputus di tengah jalan," tandasnya.‎


Menurutnya, Pemerintah Pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga mengingatkan bahwa tindakan “absen lalu menghilang” atau tidak memenuhi jam kerja secara akumulatif dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat.


‎‎"Sanksi terburuk bagi PPPK yang melanggar komitmen kinerja ini adalah Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja (PHK) secara tidak hormat, tanpa harus menunggu masa kontrak habis," pesannya. 


‎Ia berharap, ketegasan tersebut menjadi alarm keras bagi seluruh ASN dan PPPK di bumi Jargaria, agar tidak main-main dengan ruang pengabdian yang telah dibiayai oleh negara.(*)

TUTUP IKLAN
TUTUP IKLAN
×
Berita Terbaru Update