PIRU,RN.ID--Masyarakat Pulau Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), mendesak anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, Saadiah Uluputty, untuk memperjuangkan pembangunan dan peningkatan akses jalan Manipa–Kelang.
Aspirasi tersebut disampaikan masyarakat melalui Habib Said. Mereka menilai keterbatasan infrastruktur jalan masih menjadi salah satu persoalan mendasar yang menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan.
Bagi warga, akses jalan bukan hanya persoalan pembangunan fisik, tetapi berkaitan langsung dengan distribusi hasil perkebunan, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.
“Manipa merupakan bagian dari Indonesia dan masyarakatnya juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembangunan, termasuk infrastruktur jalan yang layak,” ujar Habib Said.
Masyarakat mengungkapkan, persoalan keterbatasan akses jalan telah berlangsung selama puluhan tahun. Kondisi tersebut membuat masyarakat menghadapi berbagai kendala, terutama saat mengangkut hasil perkebunan dan melakukan aktivitas antarwilayah.
Menurut warga, jalan yang semestinya menjadi penghubung utama justru belum mampu memberikan konektivitas yang memadai.
Padahal, bagi daerah kepulauan seperti Maluku, konektivitas antarkawasan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam membuka akses ekonomi dan mempercepat pemerataan pembangunan.
Dalam dokumen tata ruang Kabupaten SBB, jaringan transportasi yang menghubungkan Pohon Batu–Taniwel–Manipa–Kelang–Buano–Ambon–Buru serta lintas penyeberangan Manipa–Kelang–Waesala pernah dicantumkan sebagai bagian dari rencana pengembangan jaringan transportasi.
Masyarakat berharap rencana tersebut tidak berhenti sebatas dokumen perencanaan, tetapi diwujudkan dalam program pembangunan yang benar-benar dirasakan warga.
Desakan kepada Saadiah Uluputty disampaikan karena posisinya sebagai anggota DPR RI dari Dapil Maluku. Masyarakat berharap aspirasi mengenai pembangunan jalan Manipa–Kelang dapat dibawa ke tingkat pemerintah pusat.
Warga juga meminta agar persoalan konektivitas wilayah kepulauan menjadi bagian dari agenda perjuangan wakil rakyat Maluku di tingkat nasional.
Masyarakat berharap Saadiah tidak hanya menyampaikan aspirasi dalam forum pertemuan, tetapi juga mendorong adanya langkah konkret berupa koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan jalan Manipa–Kelang.
Habib Said menegaskan, masyarakat Manipa tidak meminta perlakuan khusus. Mereka hanya menginginkan pembangunan yang adil dan sesuai dengan kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan.
Menurutnya, pembangunan jalan harus dipandang sebagai bagian dari upaya membuka keterisolasian masyarakat.
Dengan akses yang lebih baik, mobilitas warga diharapkan semakin lancar, biaya distribusi hasil perkebunan dapat ditekan, produk masyarakat lebih mudah dipasarkan, serta akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan semakin terbuka.
“Manipa bagian dari Indonesia, harus diperhatikan mulai dari infrastruktur jalan,” tegasnya.
Masyarakat kini berharap pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta para wakil rakyat asal Maluku di DPR RI dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
Mereka meminta pembangunan jalan Manipa–Kelang tidak kembali berhenti sebagai wacana, tetapi memiliki kejelasan dalam perencanaan, dukungan anggaran, hingga pelaksanaan di lapangan.
Masyarakat Manipa menanti bukti, bukan sekadar janji.

