Notification

×

Iklan



Iklan



Tag Terpopuler

Ekonomi Maluku Tumbuh 4,31 Per sen

Jumat, 05 Desember 2025 | Desember 05, 2025 WIB Last Updated 2025-12-05T12:16:50Z

                                                                             

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Maluku foto bersama stakeholder  usai pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025  yang dirangkai dengan pemaparan perkembangan ekonomi dan inflasi Maluku, Rabu (3/12/2025), di Ambon. (foto ist

AMBON, Radar News.id.---Memasuki triwulan III tahun 2025, fundamental ekonomi Maluku  cukup kuat dengan pertumbuhan 4,31 persen dan diaakhir tahun diharapkan mendekati 5 persen. Indikator pertumbuhan tersebut ditopang sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Untuk sector perikanan ada peningkatan produksi ikan di beberapa wilayah pesisir. Sektor perdagangan besar dan eceran juga menguat, didorong oleh naiknya penjualan kendaraan bermotor.

Demikian dikatakan  Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Maluku dalam pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025  yang dirangkai dengan pemaparan perkembangan ekonomi dan inflasi Maluku, Rabu (3/12/2025), di Ambon.

Dikatakan, konsumsi masyarakat meningkat lantaran momen hari besar dan aktivitas ekonomi turut memperkuat pemulihan. Dari sisi inflasi tercatat  sebesar 2,33 persen (November 2025) yang masih berada dalam rentang sasaran nasional meskipun meskipun  biaya distribusi antar pulau menjadi tantangan utama.

Bank Indonesia juga mencatat pertumbuhan pesat penggunaan pembayaran digital. Sepanjang 2025, 150.000 pengguna QRIS tercatat di Maluku, dengan 100.000 merchant yang telah terdaftar. Perkembangan ini, menurut BI, menunjukkan kuatnya adopsi masyarakat dan pelaku usaha terhadap transaksi non-tunai. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan digitalisasi sistem pembayaran nasional.

Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas peran BI dalam menjaga stabilitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan ekonomi Maluku merupakan akumulasi kinerja 11 kabupaten/kota sehingga menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

Vanath mengakui keterlambatan realisasi belanja APBD pada awal pemerintahan baru sempat menahan laju ekonomi pada paruh pertama 2025. Namun, pemerintah memastikan hal tersebut diperbaiki dengan percepatan perencanaan dan eksekusi anggaran. “Mulai 2026, belanja pemerintah harus dipercepat, idealnya mulai Maret, agar peredaran uang di masyarakat lancar sehingga ekonomi bergerak lebih cepat,” katanya.(RN)

 

TUTUP IKLAN
TUTUP IKLAN
×
Berita Terbaru Update