Jakarta,RN.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap berbagai program pemerintah di sektor perumahan. Hal tersebut disampaikan saat pertemuan bersama Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo beserta jajaran di The Tower, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas penguatan kolaborasi pembiayaan perumahan guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan terima kasih atas kontribusi aktif BSI dalam mendukung program pemerintah, khususnya di bidang perumahan rakyat.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kontribusi BSI terhadap program-program pemerintah termasuk di bidang perumahan. Kolaborasi seperti ini penting agar semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses rumah layak dan terjangkau,” ujar Maruarar.
Ia menjelaskan, program Kredit Program Perumahan (KPP) menunjukkan perkembangan positif di berbagai daerah. Salah satu capaian tertinggi tercatat dalam kegiatan sosialisasi KPP yang diselenggarakan BSI di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan realisasi mencapai Rp317 miliar.
Menurutnya, program KPP juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong lahirnya kelas menengah baru di Indonesia.
Maruarar mengungkapkan, realisasi KPP secara nasional hingga saat ini telah mencapai sekitar Rp16,2 triliun. Sementara untuk KPP BSI, penyalurannya telah mencapai sekitar 67 persen dari target Rp1,2 triliun atau sekitar Rp800 miliar, dengan dominasi debitur berasal dari sisi demand.
Sementara itu, Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyatakan pihaknya siap terus mendukung kebijakan pemerintah di sektor perumahan melalui pembiayaan syariah.
“Kami berterima kasih dapat berdiskusi langsung terkait program-program pemerintah. BSI berkomitmen mendukung program pemerintah termasuk dalam sektor perumahan,” kata Anggoro.
Ia menjelaskan, pada tahun 2026 BSI menargetkan penyaluran KPP sebesar Rp1,2 triliun. Selain itu, BSI juga mendukung penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan target sebanyak 5.540 unit rumah subsidi.
“Hingga saat ini telah terealisasi akad sebanyak 1.250 unit rumah subsidi,” jelasnya.
Melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor perbankan syariah, Kementerian PKP berharap akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat semakin luas sehingga target pemenuhan kebutuhan hunian layak di Indonesia dapat tercapai secara optimal.
