ARU, RN.ID – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku terus memperkuat upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung BPKAD Kabupaten Kepulauan Aru, 11 Juni 2026.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, dan menjadi forum evaluasi berbagai program yang telah dijalankan sepanjang tahun 2025 sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis guna memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Billady, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan PT Bank Maluku Maluku Utara Cabang Dobo, Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, staf ahli, para asisten Sekda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan lembaga jasa keuangan, BPJS Ketenagakerjaan, anggota TPAKD, serta insan pers.
Dalam sambutannya, Bupati Timotius Kaidel menegaskan bahwa keberadaan TPAKD memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, akses terhadap layanan keuangan yang mudah, aman, dan dipahami masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ia mengingatkan bahwa masih terdapat tantangan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama seluruh pihak agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan keuangan, tetapi juga memahami manfaat, risiko, serta mampu mengelola keuangan secara bijak.
“Peningkatan literasi keuangan harus berjalan seiring dengan perluasan akses layanan keuangan. Dengan demikian masyarakat dapat terlindungi dari berbagai praktik keuangan ilegal sekaligus mampu memanfaatkan produk keuangan untuk meningkatkan taraf hidup,” ujar Kaidel.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru juga memaparkan sejumlah capaian program TPAKD sepanjang tahun 2025. Salah satu program yang dinilai berhasil adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah membantu puluhan pelaku usaha dengan nilai pembiayaan mencapai miliaran rupiah. Program ini memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan usaha masyarakat, terutama di sektor perdagangan.
Selain itu, layanan keuangan berbasis agen atau Laku Pandai terus berkembang dengan hadirnya ratusan agen yang tersebar di berbagai wilayah Kepulauan Aru. Kehadiran agen tersebut memudahkan masyarakat mengakses layanan perbankan tanpa harus mendatangi kantor bank. Peningkatan inklusi keuangan juga terlihat dari bertambahnya jumlah rekening baru yang dibuka masyarakat sepanjang tahun lalu.
TPAKD Kabupaten Kepulauan Aru juga aktif mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan pendampingan dan business matching bagi pelaku UMKM, termasuk kelompok perempuan. Di sektor pendidikan, program Simpanan Pelajar (Simpel) terus diperluas sebagai upaya menanamkan budaya menabung sejak usia dini.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady, menegaskan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan merupakan agenda penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang merata.
“OJK akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai lembaga terkait untuk memastikan masyarakat memperoleh akses layanan keuangan yang lebih luas dan berkualitas,” kata Haramain.
Pada kesempatan tersebut, TPAKD Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan sejumlah program prioritas untuk tahun 2026. Fokus utama diarahkan pada penguatan program Satu Pelajar Satu Rekening, perluasan pembiayaan bagi sektor pertanian dan perikanan, peningkatan penggunaan transaksi digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), pengembangan layanan Laku Pandai, serta pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM.
Bupati Kaidel berharap seluruh program yang telah dirancang dapat dijalankan secara optimal melalui sinergi antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, lembaga jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi yang kuat, akses keuangan di wilayah kepulauan diharapkan semakin terbuka sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.(*)
