Wamenkes Ben menyebut bahwa berdasarkan laporan awal, Irene pertama kali datang ke sebuah rumah sakit, namun dokter yang bertugas sedang cuti sehingga keluarga diminta mencari fasilitas lain.
“Pasien datang ke rumah sakit pertama,dokternya sedang cuti, tidak ada. Lalu dirujuk ke tempat kedua,” ujar Ben di Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).
Kondisi Irene termasuk risiko tinggi karena panggul kecil sementara berat janin besar, sehingga tidak memungkinkan untuk melahirkan secara normal. Dari hasil pemeriksaan medis sebelumnya, Irene telah disarankan menjalani operasi caesar.
Karena fasilitas rumah sakit sebelumnya tidak memadai, Irene dipindahkan lagi ke rumah sakit lain. Namun saat proses perpindahan itu, terjadi gawat janin yang membuat kondisinya semakin kritis.
“Nah itulah yang terjadi, waktu dia pindah lagi ke rumah sakit yang lainnya, terjadi gawat janin, akhirnya terjadi itu (meninggal),” jelas Ben.
Versi keluarga juga memperkuat dugaan adanya kelalaian pelayanan. Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey, yang juga mertua korban, mengatakan bahwa Irene mulai merasakan kontraksi pada Minggu (16/11). Keluarga kemudian membawanya menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari.
“Pelayanan sangat lama. Hampir jam 12 malam surat belum dibuat,” ungkap Abraham.Dari RSUD Yowari, Irene kemudian berpindah ke RS Dian Harapan, RSUD Abepura, dan RS Bhayangkara, namun tidak mendapatkan penanganan medis memadai hingga akhirnya meninggal dunia.
Kemenkes juga menyoroti dugaan bahwa keluarga korban dimintai uang muka Rp 4 juta dengan alasan kamar BPJS penuh. Ben menyatakan bahwa hal ini menjadi salah satu fokus investigasi.
“Ada masalah dengan pelayanan di satu tempat… kelas tiganya penuh dan itu sedang kita investigasi,” ujarnya.
Ben meminta publik untuk menunggu hasil investigasi resmi agar tidak terjadi penghakiman sepihak terhadap tenaga kesehatan yang mungkin telah bekerja maksimal dalam situasi terbatas.
Kematian tragis ini mengungkap sejumlah persoalan mendasar: ketersediaan dokter, kecepatan rujukan, fasilitas medis, serta akses pasien BPJS di daerah.
Kementerian Kesehatan berjanji untuk menyampaikan hasil investigasi secepatnya guna memastikan apakah ada unsur kelalaian atau pelanggaran prosedur yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang ibu dan janinnya.
Kasus ini diharapkan menjadi titik balik pembenahan layanan kesehatan, terutama di wilayah-wilayah yang akses medisnya masih terbatas.(NET)
