Kesepatan itu telah diambil oleh Pemkab Kepulauan Aru saat rapat bersama dengan DPRD setempat yang juga dihadiri pimpinan Unpatti Ambon, yang dipimpin langsung oleh Bupati Timotius Kaidel pada 4 Februari lalu.
Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Yopi Sito Selfanay, mengungkapkan, rapat tersebut dinilai penting membahas beberapa hal, terutama menyangkut keberlangsungan dan keberadaan PSDKU Unpatti di Dobo.
Dia mengakui, Pemkab Kepulauan Aru pada intinya memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan kerja sama dengan Unpatti terkait penyelenggaraan PSDKU di Dobo. Namun beberapa waktu belakangan, program tersebut mengalami beberapa masalah, terutama dalam hal penganggaran.
Untuk itu, kata Selfanay, PKS terkait penyelenggaraan PSDKU tersebut perlu direvisi agar disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah saat ini, sehingga menjadi rasional.
“Benar, tadi kita sudah melakukan rapat bersama Bupati dan Unpatti dalam hal keberlanjutan PSDKU Unpatti Dobo. Pada intinya Pemda Kepulauan Aru mendukung dan mau kerja sama ini terus ada. Namun demikian, kita juga ingin ada revisi terhadap PKS (dengan Unpatti) tersebut sehingga sejalan dengan kondisi keuangan daerah” ujar Selfanay, saat dihubungi wartawan via WhatsApp, belum lama ini.
Berdasarkan hasil rapat tersebut, lanjutnya, Unpatti diminta untuk menyampaikan kembali rancangan PKS sesuai poin-poin kesepakatan, dalam beberapa hari kedepan.
“Pak Bupati dan DPRD meminta rasionalisasi penganggaran agar sesuai dengan kondisi kemampuan fiskal APBD Aru. Dalam beberapa hari ke depan draft PKS-nya sudah dikirim oleh Unpatti kepada bupati. Nanti kita lihat lebih lanjut” tutupnya.
