TIAKUR, Radar News.id.---Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya
(Pemkab MBD) secara transparan menyampaikan
bahwa, keberadaan pemerintah MBD saat ini tak membutuhkan mobil mewa seperti
daerah lainnya di tanah air.
Hal ini
dilandasi beberapa pertimbangan geografis yang terdiri dari
kabupaten kepulauan dan termasuk daerah 3T. Kabupaten yang berbatasan
langsung dengan Timor Leste dan Australia ini dimekarkan pada 2008 dengan
kondisi geografis unik. MBD terdiri 48 pulau yang dihuni masyarakat hanya 17 pulau, 17
kecamatan, dan 117 desa serta satu
kelurahan. Kami di sini tidak butuh mobil mewah, kami butuh kapal karena
rentang kendali geografis pulau-pulau.
Demikian
disampaikan Bupati MBD Benyamin Th. Noach saat menerima kunjungan Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si di MBD, kemarin. Kapolda ke MBD dalam rangka kunjungan
kerja. Disana kapolda disambut lansung bupati wakil bupati MBD dan perangkat
OPD
Merespons penyampaian Bupati,
Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto menegaskan komitmen Polri untuk
memajukan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk daerah
terpencil. “MBD adalah bagian dari NKRI yang kita
cintai dengan masyarakat berjumlah kurang lebih 95 ribu jiwa di 48 pulau, 17
pulau berpenghuni. Ketika kita diizinkan menjabat berarti kita harus
bermanfaat, ada kemajuan yang kita tulis sebagai sejarah bahwa ketika kita
hadir di sini ada kemajuan,” kata Dadang.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati MBD
Benyamin Th. Noach menyerahkan sertifikat hibah tanah Polres MBD kepada
pihak kepolisian. Penyerahan aset ini diharapkan memperkuat infrastruktur
keamanan di wilayah perbatasan yang strategis.
Untuk diketahui, Kapolda berkunjung ke wilayah hukum Polres MBD menggunakan Pesawat
Beechcraft 1900D Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri untuk memastikan pelayanan kepolisian kepada seluruh elemen
masyarakat tetap prima. Ia didampingi Karo SDM, Direktur Reskrimum, Direktur
Binmas, Direktur Polairud beserta Ketua Bhayangkari Daerah Maluku beserta
pengurus.(*/RN)
