AMBON,Radar News.id.--- Untuk mengatasi gangguan kantibmas di jajaran Polda Maluku telah dilakukan beberapa langkah konkret. Di antaranya meningkatkan kehadiran polisi di titik rawan konflik dan lokasi yang sering menjadi arena tawuran pemuda, mengoptimalkan Tim Patroli Respon Time pada areal rawan ganguan krimimal, mempercepat penanganan kasus yang berpotensi menimbulkan ketegangan antar komunitas, menggandeng tokoh adat dan pemuda untuk menciptakan ruang komunikasi yang konstruktif.
Ke depan Polda Maluku tetap berkomitmen menjaga kantibmas
secara professional dan transparansi, terutama penegakan hukum agar kepercayaan publik
terhadap institusi kepolisian terus meningkat.
Demikian dikatakan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku,
Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H, menerima kunjungan reses anggota Komite
I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Bisri As Shiddiq
Latuconsina, S.Sos., M.Si di Mapolda Maluku, Kamis (18/12/2025).
Anggota DPD RI asal Maluku
ini berkunjung ke Mapolda Maluku dalam rangka dalam rangka penyerapan aspirasi
terkait dinamika keamanan di wilayah hukum Polda Maluku. Turut hadir dalam
pertemuan itu, Irwasda, Kabidkum, Wadir
Reskrimum, Kasubdit III Tipikor Dit Reskrimsus, dan Ps. Kasubbid Wabprof Bid
Propam Polda Maluku, serta Wakapolresta P. Ambon & PP. Lease, termasuk
jajaran Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Maluku.
Dalam pertemuan tersebut Wakapolda menyampaikan gambaran
umum mengenai stabilitas Kamtibmas di wilayah Maluku. Meski situasi secara umum
terkendali, sejumlah daerah masih memiliki potensi kerawanan yang tinggi akibat
gesekan horizontal berbasis hubungan antar-kampung, sengketa batas wilayah
adat, serta aksi balasan yang bersifat turun-temurun. Fenomena perkelahian
antar remaja yang melibatkan kelompok pemuda di kawasan perkotaan maupun
pinggiran Ambon yang terus menjadi perhatian serius jajaran kepolisian.
Perkelahian, kata Wakapolda biasanya dipicu persoalan
sepele—mulai dari saling ejek, konsumsi minuman keras, hingga tantangan melalui
media sosial—kerap berkembang menjadi keributan massal yang mengganggu
ketertiban masyarakat.
Terhadap kondisi tersebut, Polri telah meningkatkan pola
patroli dialogis, penguatan peran Bhabinkamtibmas, serta koordinasi dengan
tokoh masyarakat dan tokoh adat guna meminimalisir potensi konflik yang
mengarah pada benturan fisik. "Hal ini juga perlu adanya kolaborasi
multi-level antara pemerintah daerah, lembaga adat, serta masyarakat guna
menciptakan ruang sosialisasi yang lebih positif bagi generasi muda,"
ungkapnya.
Bisri Latuconsina pada kesempatan itu menyoroti tantangan
keamanan yang masih menghantui masyarakat Maluku, khususnya konflik bermotif
sosial dan kekerabatan yang bisa muncul sewaktu-waktu. Ia penyampaian aspirasi
tersebut, sekaligus menegaskan bahwa masyarakat menaruh harapan besar kepada
Polri untuk menciptakan stabilitas yang berkelanjutan.
Bisri mendorong peningkatan pendekatan komunitas serta penguatan dialog antarwarga sebagai bagian dari strategi pencegahan konflik jangka panjang, mengingat struktur sosial Maluku yang kaya budaya namun juga sensitif terhadap sentimen historis.(*/RN)
