JAKARTA, Radar News.id--Memasuki Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Aru kembali menorehkan prestasi ditingkat nasional. Setelah menerima
penghargaan lingkungan ramah terhadap
anak pada 23 Januari 2026, lalu, kini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan
Aru, kembali menerima penghargaan di bidang Kepesertaan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN). Penghargaan bergensi ini
diserahkan lansung Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul
Muhaimin Iskandar kepada Wakil Bupati Aru, Muhammad Djumpa dalam acara penganugerahan
UHC Award 2026 yang berlangsung di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa
(27/1/2026).
Selain Pemkab Aru, Muhaimin Iskandar juga memberikan penghargaan kepada
31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten/kota yang dinilai
berhasil memperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk
Pemkab Aru sendiri meraih kategori pertama, dalam pemerataan cakupan pelayanan
kesehatan (Universal Health Coverage
(UHC) Award) Tahun 2026.
Indikator
keberhasilan ini terkait capaian kinerja pelayanan JKN hingga 31 Desember 2025.
Secara umum penyebaran kepesertaan JKN mencapai
282,7 jiwa atau lebih dari 98 per sen
dari total penduduk Indonesia,
dengan tingkat kepesertaan aktif
sebesar 81,45 per sen. Capaian tersebut sekaligus melampaui target
nasional sebagaimana ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 hingga 2029. Capaian
tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.
Demikian dikatakan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam
acara tersebut. Dikatakan, peran kepala daerah memiliki peran lansung,
khususnya mendorong penduduk untuk
mendaftar dan memastikan keberlansungan
kepesertaan aktif.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa Program JKN merupakan wujud nyata
kehadiran negara dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Wakil Bupati Kepulauan Aru, Drs. Muhammad Djumpa, menyampaikan
bahwa capaian UHC Award 2026 merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku
kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan
kesehatan, hingga partisipasi aktif masyarakat.
Menurut Djumpa, capaian tersebut bukan titik akhir. Masih banyak yang harus
disempurnakan agar layanan kesehatan benar-benar merata, berkualitas dan
berkelanjutan.(RN)
